Fungsi Kebijakan Pendidikan
DOI:
https://doi.org/10.62504/eh859w05Keywords:
Fungsi , Kebijakan , PendidikanAbstract
Tulisan ini akan memaparkan tentang fungsi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini, tulisan-tulisan para pakar pendidikan dan teori-teori yang sesuai. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Downloads
References
Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pedidikan Islam di Indonesia. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 3(05),1-10.
Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek, 2(1), 1-13.
Fatkuroji, F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 2(02), 28-40.
Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 6(01), 35-45.
Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi(SLTA dan SMK ) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur. Pandas Mahakam : Jurnal Pendidikan Dasar, 3(2), 98-116.
Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. Al-Idarah: Jurnal kependidikan Islam, 7(1), 119-125.
Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 4(2), 121-134.
Machali, I. (2015). Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. EL TARBAWI, 8(1), 32-53.
Prasojo, L. D. (2010). Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan, 4(02), 1-10.
Rahman, H. (2014). Miskonsepsi Pendidikan Gratis. Jurnal Al- Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 6(1), 36-45.
Riant, N. (2008). Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006. Yogyakarta: Pustka Pelajar.
Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(3), 511-518.
Setiyawan, E. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 122-128.
Sholichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2),148-178
Suyahman, S.(2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2), 1047-1054.
Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Manajemen Pendidikan UNY, 112408.
Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 1-10.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30(2), 16-40.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Anisa Lestari, Wiene Surya Putra, Aisyah Alda (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
