Keadilan Restoratif dalam Mengadili Perkara Pidana: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan Implikasinya terhadap Pemulihan Hak Korban

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mekanisme keadilan restoratif dalam mengadili perkara pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (PERMA 1/2024) serta implikasinya terhadap pemulihan hak korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan antarperaturan, didukung bahan hukum sekunder yang terbit hingga Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA 1/2024 menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme di dalam persidangan, bukan penghentian perkara, yang berlaku bagi tindak pidana ringan atau kerugian paling banyak Rp2.500.000,00, delik aduan, ancaman paling lama lima tahun, perkara anak yang diversinya gagal, dan kejahatan lalu lintas, serta dikecualikan jika ada penolakan damai, relasi kuasa, atau pengulangan. Hasilnya diwujudkan dalam putusan berupa alasan meringankan atau pidana bersyarat dan pengawasan dengan syarat tertentu. PERMA ini memperkuat pemulihan korban melalui kewajiban menghadirkan korban, penggalian kebutuhan pemulihan, perlindungan dari paksaan dan relasi kuasa, serta syarat khusus yang membuat kesepakatan mengikat terdakwa. Namun, efektivitasnya dibatasi syarat pengakuan terdakwa, keterbatasan waktu sebelum tuntutan, kapasitas hakim, dan belum terintegrasinya keadilan restoratif dalam hukum acara pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh mekanisme PERMA 1/2024 dan perbandingannya dengan pengaturan di kepolisian dan kejaksaan. Implikasinya, mekanisme keadilan restoratif perlu diatur secara terpadu dalam revisi hukum acara pidana disertai penguatan kapasitas hakim sebagai fasilitator.