Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Blud RSUD Sleman Kabupaten Sleman
DOI:
https://doi.org/10.62504/jimr709Keywords:
BLUD, Kinerja Keuangan, Value For MoneyAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis menggunakan dokumen Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan untuk penelitian ini dengan menegaskan bahwa indikator Value For Money sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 Tahun 2017. Objek penelitian ini adalah BLUD RSUD Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman masih kurang ekonomis dan tidak efisien, namun efektif berdasarkan Peraturan Pengukuran Kinerja Menteri Keuangan nomor 214 Tahun 2017.
Downloads
References
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua . UPP STIM YKPN : Yogyakarta
Iqbal, Muhammad, Dani Rachman, and Siti Rodiah. 2021. “Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.” AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi 12(2): 18–34.
Nur Dhanar. 2022. “COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No. 5, September (2022).” 2(5): 12–15.
Pemendagri No 13. 2006. “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” : 1–73. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007. 2007. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.” Jdih Bpk: 1–39.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.” World Development 1(1): 1–53.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017. 2017. “Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.” : 1–43. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/214~PMK.02~2017Per.pdf.
Peraturan Pemerintah No.12. 2019. “Salina, N.1.” Oxford English Dictionary. doi:10.1093/oed/9600622025.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Nur Azizah, Miranti , Tyarasya Salsabila Putri, Sarah Rolian (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
